Sosial

Tutup PT ATLASIDO. Seruan Aktifis Pecinta Alam KARAWANG

on

“Keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah memiliki posisi strategis, masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi”

KARAWANG.revolusi.news -Berbagai elemen masyarakat Kab Karawang kembali meyuarakan kepada Pemkab Karawang untuk menutup PT Atlasindo. Terlihat dari bebara akun media Milik para Aktifis Pecinta Alam Karang.

Dari semua akun Milik aktifis pecinta Alam Karawang, mereka hanya meminta Agar Pemerintah Kab Karawang serius untuk Menutup PT ATLESINDO yang Beroperasi di wilayah selatan Karawang dengan jenis kegiatan Tambang Batu.

Tututan yang di samapikan adalah satu kewajaran mengingat dapak dari kerusakan alam sangat meyengsarakan.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup.

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Gejala-gejala kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun local termasuk dinegara kita hingga aat ini sudah semakin parah . Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degridasi lahan cukup nyata didepan mata dan sudah sangat sering kita alami, seperti :

Banjir tahunan
Erosi dan pendangkalan sungai atau danau
Kelangkaan air
Polusi air dan udara
Pemanasan global
Kerusakan keragaman hayati
Ledakan hama dan penyakit

Untuk saat ini masyarakat Kecamatan Tegalwaru sudah merasakan dampak ,
Yaitu banjir dadakan dan kekeringan.
yang Di duga akibat dari kerusakan oleh para pengusaha tambang Batu diwilayah tersebut.

Sikap dan Tindakan Pemkab Karawang.
(dikutip:mediapurnapolri.net)

Untuk langakah-langkah atau upaya kongkrit yang telah dilakukan Bupati Karawang pasca 60 hari ditandatangani surat pernyataan, Bupati menerangkan bahwa Pemkab Karawang pada tanggal 28 Mei 2018 telah mengirim surat perihal permohonan pertimbangan dan evaluasi keputusan persetujuan perpanjangan kesatu izin usaha pertambangan operasi produksi untuk badan usaha yang hari ini melakukan kegiatan usaha pertambangan di gunung sina langgeng ke Pemprov Jawa Barat dengan tembusan Polda Jabar.

Bupati juga menyampaikan bahwa rezim pertambangan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014, urusan pertambangan menjadi kewenangan Perintah Provinsi. Berdasarkan pengaturan di dalam Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan di daerah terdapat perubahan kebijakan, pada Pasal 10 bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pertambangan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan dipertegas dalam lampiran Undang-undang Pemda bahwa pada tingkat pemerintah daerah, urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berada di wilayah pemerintah daerah diamanahkan kepada pemerintah provinsi. Oleh karenanya perpanjangan kesatu izin usaha pertambangan operasi produksi untuk badan usaha yang hari ini melakukan kegiatan usaha pertambangan di gunung sina langgeng diterbitkan oleh Pemprov Jabar.

Adapun untuk jawaban surat dari pemprov, sampai dengan saat ini Pemkab Karawang belum menerima dan masih menunggu surat jawaban tersebut.

Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemkab selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab dalam waktu dekat akan mengirim 2 surat ke Pemprov jabar. Surat pertama menanyakan jawaban atas surat Bupati, dan surat kedua adalah permohonan audensi. Untuk langkah-langkah lainnya juga dijelaskan bahwa Pemkab Karawang telah mempertimbangkanakan langkah-langkah lain, seperti menyurati menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden serta langkah-langkah hukum jika dibutuhkan. Selain itu, Pemkab juga melakukan kajian atas dampak yang timbul apabila kegiatan usaha pertambangan di Gunung Sina Langgeng ditutup.

Selanjutnya, Bupati meminta adanya perwakilan MKB untuk turut serta bersama Pemkab dalam memperjuangkan cita-cita bersama agar Karawang Selatan bebas kegiatan usaha pertambangan.

Menanggapi langkah – langkah yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati, MKB mengapresiasi atas keseriusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bupati dan perangkatnya untuk mewujudkan gunung sina langgeng khususnya dan karawang selatan umumnya bebas dari segala bentuk kegiatan usaha pertambangan.

Untuk permintaan adanya keterlibatan perwakilan dari MKB dalam setiap langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemkab, dengan penuh rasa hormat MKB akan mengirimkan perwakilan-perwakilanya untuk terlibat apabila dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah memiliki posisi strategis, masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Sangat diyakini jika pemerintah selalu bergadengan dengan masyarakat, semua cita-cita pasti tercapai.( redaksi)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *