Pemerintahan

Rapat Terbatas Penataan Administrasi Penataan Kependudukan

on

Jakarta,revolusi.news – KTP dan Kartu Keluarga sangat dibutuhkan oleh rakyat sebagai syarat untuk menjangkau setiap pelayanan publik seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, pelayanan catatan sipil, mengurus paspor, dan sebagainya. Rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin, membahas soal penataan administrasi kependudukan ini karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat itu saya menginstruksikan tiga hal: pertama, percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang cepat dan memiliki akses terhadap layanan publik lainnya. Saya meminta Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan mengenai batas maksimal waktu penyelesaian KTP elektronik.

Kedua, saya meminta agar sistem identitas tunggal dapat segera diwujudkan dan ditopang dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi permasalahan di bidang data kependudukan.

Dan ketiga, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam KTP elektronik, saya menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk menjalankan putusan itu.

Editorial : (Tim Redaksi)
Copyright © 2018 . Media Revolusi

KTP dan Kartu Keluarga sangat dibutuhkan oleh rakyat sebagai syarat untuk menjangkau setiap pelayanan publik seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, pelayanan catatan sipil, mengurus paspor, dan sebagainya. Rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin, membahas soal penataan administrasi kependudukan ini karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat itu saya menginstruksikan tiga hal: pertama, percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang cepat dan memiliki akses terhadap layanan publik lainnya. Saya meminta Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan mengenai batas maksimal waktu penyelesaian KTP elektronik.

Kedua, saya meminta agar sistem identitas tunggal dapat segera diwujudkan dan ditopang dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi permasalahan di bidang data kependudukan.

Dan ketiga, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam KTP elektronik, saya menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk menjalankan putusan itu.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *