Infrastruktur

Pemberian Nilai Ganti Rugi Lahan Murah, Warga Patimban Teriak

By

on

Subang, revolusi.news – Pemberian nilai ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban (proyek stategis nasional), menuai protes dari para pemilik lahan. Pasalnya proses pembebasannya dinilai terlalu murah.

Para pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) sudah memasang spanduk bernada protes  yang bertuliskan “Pak Presiden Tolong Jangan Sengsarakan Kami Dengan Pembebasan Lahan Yang Murah.”

Spanduk yang mulai dipasang warga pemilik lahan kawasan Patimban atau lokasi tempat yang akan dibangun Pelabuhan Internasional Patimban terlihat dipasangan di beberapa tempat.

Spanduk tersebut sebagai bentuk protes dan perlawanan warga yang menolak lahannya dibayar murah.

Selain memasang spanduk bernada protes, ratusan pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ  juga berencana melakukan aksi damai ke Kantor Kecamatan Pusakanagara, Kantor BPN dan Gedung DPRD Subang.

Aksi mereka dimaksudkan untuk menolak ganti rugi tanah yang murah dan tak layak.

Arim Suhaerim, Ketua PTBJ mengungkapkan, ratusan pemilik tanah yang tergabung dalam PTBJ berencana menggelar aksi protes atas nilai ganti rugi lahan dari pemerintah yang sangat murah dan tak layak.

“Aksi damai protes terhadap nilai ganti rugi lahan oleh pemerintah yang dinilai sangat murah akan kami gelar pada hari selasa 22 Mei 2018 di Kantor Kecamatan Pusakanegara. Kemudian ke Kantor BPN Subang dan ke Gedung DPRD Subang,” ujar Arim  (19/5/2018).

Ditandaskan Arim, tujuan aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut agar diadakannya musyawarah harga dan bentuk kerugian. Warga meminta besaran nilai pembebasan dapat mensejahterakan warga terdampak atau paling tidak sesuai nilai terendah dari hasil kajian Tim PSP3 IPB Bogor.

Ditambahkan, warga juga minta hentikan pembebasan lahan dengan cara-cara yang menyimpang dari SOP dan segala bentuk intimidasi.

Sementara soal  pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang termasuk kedalam proyek starategis nasional tersebut, para pemilik lahan sangat mendukung pembangunan proyek startegis tersebut.

Namun pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini BPN hendaknya memberikan nilai harga yang adil dan layak. Pihak BPN juga diminta menempuh cara pembebasan yang transparan dan bermartabat sesui SOP (standard operating procedure).

“Yang terjadi di lapangan justru malah sebaliknya. Pihak BPN justru bertindak tidak sesuai SOP dan sangat merugikan warga pemilik lahan,” tandasnya.

Arim menilai, harga tanah terlalu dipaksakan oleh pemerintah tanpa memberi peluang untuk musyawarah harga dan musyawarah bentuk kerugian. Padahal, hal tersebut sudah diatur oleh perundangan-undangan.

Selain itu, dia juga menilai besaran ganti rugi pembebasan lahan yang jauh dari kelayakan dan keadilan sehingga tidak bisa mensejahterakan para pemilik lahan yang akan kehilangan mata pencaharian.

Dia menuding, pemerintah tidak ada keberpihakan pada warga pemilik lahan yang terdampak langsung, justru yang ada intimidasi yang dirasakan oleh sebagian warga terdampak.

“Intinya, kami dari para pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ menilai ganti rugi lahan yang diberikan oleh pemerintah dianggap sangat murah dan merugikan para pemilik tanah. Kami meminta untuk ditinjau ulang serta diadakan musyawarah antara pemerintah dengan para pemilik lahan dalam menentukan harga ganti rugi lahan warga yang akan digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban,” tegasnya.

Editorial : (Tim Redaksi)
Copyright © 2018 . Media Revolusi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *