Hukum dan Kriminal

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Operasi Tangkap Tangan di Garut

on

Garut, revolusi.news – Menyusul Operasi Tangkap Tangan di Garut, pemeriksaan oleh kepolisian masih terus dilanjutkan. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang diduga melibatkan aparatur sipil negara tersebut. Namun, dipastikan bahwa kasus itu berkaitan dengan penerimaan pegawai.

“Yang di Garut sedang digelar perkaranya, kan (pemeriksaannya) 1 X 24 jam ,” ujar Kapolda Jawa Barat Agung Budi Maryoto di Mapolda Jawa Barat, Rabu 9 Mei 2018.

Satgas Saber Pungli Jawa Barat mengamankan sejumlah orang dari Garut, Selasa 8 Mei 2018. Beberapa di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara yang berdinas di satuan perangkat kerja daerah Garut. Mereka diduga terlibat dalam pungutan liar terkait seleksi calon Aparatur Sipil Negara.

Agung menuturkan, jumlah kerugian atas kasus tersebut sekitar Rp 35 juta dan berkaitan dengan penerimaan pegawai. Hingga saat ini, pemeriksaan masih dilakukan. Kendati demikian, belum ada yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. “Yang diperiksa ada 5, tapi (mereka) saksi,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, dia menyatakan, dua orang di antaranya diduga memenuhi unsur sebagai tersangka. Keduanya merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemkab Garut. Hanya, belum disebutkan siapa identitas kedua orang tersebut. “Yang kelihatannya ke arah tersangka, 2 orang,” kata Agung.

Tiga Aparatur Sipil Negara Garut di Badan Kepegawaian Daerah diamankan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat karena dugaan pungutan liar kepada 149 bidan. Bidan yang baru diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara tersebut diminta menyerahkan uang Rp 500.000 per orang.

Kepada Pikiran Rakyat, seorang bidan berinisial R mengatakan, permintaan untuk mengeluarkan uang Rp 500.000 disampaikan seorang bidan berinisial I. I ditunjuk oleh teman-temannya sebagai pengurus pemberkasan pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

Permintaan uang pertama kali disampaikan I kepada teman-temannya sesama bidan lewat ssatu aplikasi komunikasi. Uang itu dikumpulkan untuk mengurus proses pemberkasan pengangkatan Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Diklat Garut serta Dinas Kesehatan Garut. Berkas tersebut di antaranya adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

R mengira, pemberian uang Rp 500.000 memang menjadi prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus pemberkasan pengangkatan Aparatur Sipil Negara . Maka, ia menyerahkan uang kepada I. Tak ada bidang yang keberatan terhadap permintaan I.

“Karena kami tidak tahu, dikira prosedur (menyerahkan uang Rp 500.000). Jadi, jalani saja,” kata R di Garut, Rabu 9 Mei 2018.

Saat diminta menyerahkan uang, 149 bidan itu masih berstatus calon Aparatur Sipil Negara. Dua pekan sebelumnya, pada Maret 2018, mereka baru saja mengikuti diklat prajabatan dan dinyatakan lulus. Kemudian, pada Senin 7 Mei 2018, para bidan tersebut menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Selasa 8 Mei 2018, tiga Aparatur Sipil Negara di BKD Garut berinisial R, B, R, diamankan Tim Saber Pungli Polda Jabar. Ketiganya bertugas pada Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara di instansi itu.

Editorial : (Tim Redaksi)
Sumber : Pikiran Rakyat
Copyright © 2018 . Media Revolusi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *