Pemerintahan

Jendral Polri Jadi Plt Gubernur KIPP : Kemendagri Harus Tinjau Ulang

By

on

Karawang,revolusi.news
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta meminta agar wacana penunjukan Jenderal Polri menjadi Plt Gubernur agar ditinjau ulang. Karena akan berdampak kepada masa depan demokrasi.

Plt Gubernur

“Wacana menunjuk perwira tinggi Polri sebagai Plt. Kepala Daerah sebaiknya ditinjau ulang. Karena hal itu akan memiliki konsekwensi buruk terhadap masa depan demokrasi dan pembangunan Indonesia secara menyeluruh,” kata Kaka Suminta, Kamis (25/1/18) malam
Kaka Suminta menilai, fungsi polisi dan pejabat sipil khususnya Kepala Daerah memiliki perbedaan.

“Fungsi Polisi dan pejabat sipil khususnya Kepala Daerah itu berbeda. Jadi sebaiknya Kemendagri yang mengupayakan pengisian kekosongan Kepala Daerah tersebut,” ujarnya
Selain itu, wacana penunjukan jenderal Polisi jadi Plt Kepala Daerah bisa dianggap sebagai kebijakan dwi fungsi Polri. Sebagai penegak hukum yang difungsikan menjadi Kepala Daerah.
“Ya hentikan wacana ini. Siapapun yang mengusulkan tidak boleh mentolerir preseden buruk ini,”tegasnya

Sebelumnya, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan menjadi Pejabat Gubernur (Plt) Jawa Barat dan Sumatra Utara. Kedua perwira tiinggi Polri tersebut akan mengisi posisi Gubernur setelah Ahmad Heryawan dan Tengku Erry habis masa jabatannya. (bens08/red)

 

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta meminta agar wacana penunjukan Jenderal Polri menjadi Plt Gubernur agar ditinjau ulang. Karena akan berdampak kepada masa depan demokrasi.

“Wacana menunjuk perwira tinggi Polri sebagai Plt. Kepala Daerah sebaiknya ditinjau ulang. Karena hal itu akan memiliki konsekwensi buruk terhadap masa depan demokrasi dan pembangunan Indonesia secara menyeluruh,” kata Kaka Suminta, Kamis (25/1/18) malam
Kaka Suminta menilai, fungsi polisi dan pejabat sipil khususnya Kepala Daerah memiliki perbedaan.

“Fungsi Polisi dan pejabat sipil khususnya Kepala Daerah itu berbeda. Jadi sebaiknya Kemendagri yang mengupayakan pengisian kekosongan Kepala Daerah tersebut,” ujarnya
Selain itu, wacana penunjukan jenderal Polisi jadi Plt Kepala Daerah bisa dianggap sebagai kebijakan dwi fungsi Polri. Sebagai penegak hukum yang difungsikan menjadi Kepala Daerah.
“Ya hentikan wacana ini. Siapapun yang mengusulkan tidak boleh mentolerir preseden buruk ini,”tegasnya

Sebelumnya, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan menjadi Pejabat Gubernur (Plt) Jawa Barat dan Sumatra Utara. Kedua perwira tiinggi Polri tersebut akan mengisi posisi Gubernur setelah Ahmad Heryawan dan Tengku Erry habis masa jabatannya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *