Infrastruktur

DPC LSM Kompak Subang : Namanya Sumbangan Itu Tidak Di Target

on

tidak ada aturan yang membolehkan melakukan Pungutan kepada siswa maupun orangtua murid

Subang, revolusi.news –  DPC LSM Kompak Subang menuturkan namanya sumbangan Itu tidak di target, adapun Pungutan yang dilakukan di SDN TAMANWINAYA tersebut adalah PUNGLI alias pungutan liar, sekalipun atas dasar musyawarah, karena jelas tidak ada aturan yang membolehkan melakukan pungutan kepada Siswa maupun orangtua/ wali murid.

Menurut Ketua DPC Subang LSM Kompak, “saya kira praktik pungutan yang dilakukan di tiap-tiap sekolah melalui sistem musyawarah itu tidak benar, dan bukan musyawarah tapi pengkondisian terhadap orang tua/wali murid agar mau menyetujui Rencana yang di gagas oleh fihak sekolah, sekali lagi saya katakan Pungutan kepada Siswa maupun Orangtua/ wali murid sekolah melalui sistem musyawarah adalah PUNGLI, yang di perbolehkan menerima sumbangan bukan pungutan, dan yang namanya sumbangan itu tidak di target, harus ada mekanisme yang jelas seperti merencanakan kebutuhan,membuat proposal,uang hasil sumbangannya harus di masukan kerekening sekolah dan harus ada laporan pertanggunjawaban itu yang benar “ucapnya kepada Awak media Revolusi News.

Ketua Dpc LSM Kompak

Ketua Dpc Lsm Kompak subang menegaskan ” Saya selaku DPC LSM Kompak Subang, akan terus mengkritisi dan mengawasi praktik-praktik adanya dugaan pungli di setiap sekolah, mengenai SDN TAMANWINAYA ini akan saya koordinasikan dengan Dirjen Pendidikan dan kebudayaan serta Saber pungli, untuk di tindak lanjuti ” pungkasnya.

Pembangunan RKB dan Rehab kelas tersebut sebenarnya sudah ada anggaran yang cukup besar, bahkan bilata dihitung dengan kalkulasi sederhana anggaran sebesar RP 556.765.000,-00 tidaklah kurang.

Namun berkedok hasil rapat Komite sekolah dengan maksud untuk melegalkan pungutan tersebut, komite dengan orangtua/wali siswa merapatkan besaran pungutan tersebut.

Awak media REVOLUSI NEWS bersama KETUA DPC LSM KOMPAK SUBANG Sunarto Amrullah melakukan Konfirmasi kepada para orang tua/wali murid, membenarkan kalau dirinya telah dimintai uang sebesar Rp 100.000 untuk menutupi hutang pasca pembangunan Sekolah kepada Material.

” Saya dan para orang tua siswa dalam musyawarah di minta untuk membayar hutang pembangunan pada material sebesar Rp 100.000 per wali murid,tadinya meminta 150.000 per wali murid, tapi di sepakati 100.000 ” ujar salah satu orangtua wali murid yang enggan di sebutkan namanya.

Ketika kami mempertanyakan keberatan atau tidak terhadap adanya permintaan pungutan tersebut,dia pun mengatakan ” sebenarnya keberatan, karena saya dan yang lainnya kan tidak tahu, kalau pembangunan itu rugi, sekarang kalau rugi di bebankan ke siswa, kalau untung bisa jadi diam saja” pungkasnya.

Di tempat terpisah Awak media REVOLUSI NEWS bersama ketua DPC lsm kompak Subang,menemui Tuti Kepala SDN Tamanwinaya untuk klarifikasi informasi yang kami dapat ( 04/06/2018 ), Kepsek Tuti pun membenarkan kalau Komite sekolah dan pihak sekolah telah melakukan pemungutan sebesar Rp 100.000/siswa ” Iya benar kami telah meminta uang sebesar Rp 100.000 persiswa, dan semuanya atas dasar kesepakatan orang tua murid, kalau saya sudah menyerahkan kepada Komite sekolah, jumlah muridnya sebanyak 450 siswa yg di pungut ” ucapnya kepada kami.

Menurut Tanggapan Ketua Dpc lsm kompak Subang “Bahwa Berdasarkan PERMENDIKBUD nomor 75 tahun 2016 Tentang KOMITE SEKOLAH,pasal 12 huruf b, Komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya ” Tegasnya.

Melihat perbuatan Tuti Kepala Sekolah SDN TAMAN WINAYA maka patut diduga ada tindakan atau perbuatan melawan hukum kusunya undang undang ANTI KORUPSI, oleh sebab itu pihak penegak hukum diharapkan untuk turun melakukan pemeriksaan atar dugaan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oknum oknum tersebut. Khususnya Unit Tipikor Polres Subang.

Editor : Redaksi
Jurnalis : Alex Mugni
Copyright ©2018 MediRevolusi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *