Pemerintahan

Dinas Koperasi Kabupaten Karawang Sosialisasi Surat Edaran Bupati Karawang No. 660.2/67/Dinkop/I/2018

By

on

Karawang,revolusi.news – Menindak lanjuti surat edaran Bupati karawang  No. 660.2/67/Dinkop/I/2018 Tentang Larangan Menjalankan Usaha Rentenir,  Dinas Koperasi terus bergerak  melakukan sosialisasi melalui tingkat pemerintahan kecamatan dan desa di 15 kecamatan di Kabupaten Karawang.

Pada 16/05 Dinas Koperasi melaksanakan  kegiatan sosialisasi di kecamatan Kutawaluya yang melibatkan tokoh masyarakat dan seluruh ASN yang ada di lingkungan kecamatan Kutawaluya yang di pimpin Hasan Mahptu, Selaku kasi keanggataan dan Peraturan Dinas koperasi Kabupaten Karawang.

Hasan Mahptu menjelaskan pentingnya sosialisasi ini mengingat masih banyak koperasi yang tidak memiliki legalitas,sehingga di harapkan tingkat pemerintahan kecamatan maupun desa untuk bekerja sama memberantas praktek usaha yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya  Hasan Mahptu meyampaikan bila ada kegiatan koperasi simpan pinjam yang beroperasi di lingkungan masing-masih, bisa  terlebih dahulu  melaporkan ke Dinas Koperasi untuk mengecek legalitasnya,bila terbukti tidak berijin ( abal-abal ) pelaku usaha tersebut akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam acara tersebur tidak luput juga di sampaikan agar pemerintah desa bisa memfalitasi dan membantu masyarakat yang akan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan/perbangkan sesuai dengan surat edaran Bupati poin ke 5.

Editorial : (Tim Redaksi)
Jurnalis : Dedi
Copyright © 2018 . Media Revolusi

Menindak lanjuti surat edaran Bupati karawang  No. 660.2/67/Dinkop/I/2018 Tentang Larangan Menjalankan Usaha Rentenir,  Dinas Koperasi terus bergerak  melakukan sosialisasi melalui tingkat pemerintahan kecamatan dan desa di 15 kecamatan di Kabupaten Karawang.

Pada 16/05 Dinas Koperasi melaksanakan  kegiatan sosialisasi di kecamatan Kutawaluya yang melibatkan tokoh masyarakat dan seluruh ASN yang ada di lingkungan kecamatan Kutawaluya yang di pimpin Hasan Mahptu, Selaku kasi keanggataan dan Peraturan Dinas koperasi Kabupaten Karawang.

Hasan Mahptu menjelaskan pentingnya sosialisasi ini mengingat masih banyak koperasi yang tidak memiliki legalitas,sehingga di harapkan tingkat pemerintahan kecamatan maupun desa untuk bekerja sama memberantas praktek usaha yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya  Hasan Mahptu meyampaikan bila ada kegiatan koperasi simpan pinjam yang beroperasi di lingkungan masing-masih, bisa  terlebih dahulu  melaporkan ke Dinas Koperasi untuk mengecek legalitasnya,bila terbukti tidak berijin ( abal-abal ) pelaku usaha tersebut akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam acara tersebur tidak luput juga di sampaikan agar pemerintah desa bisa memfalitasi dan membantu masyarakat yang akan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan/perbangkan sesuai dengan surat edaran Bupati poin ke 5.

Kemenpora

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *