Pemerintahan

Buruh Desak Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Belum Di Tetapkan

on

Karawang, revolusi.news – Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menjadi topik yang sering dibahas di kalangan buruh beberapa bulan ke belakang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama serikat pekerja dan pengusaha saat ini sedang membahas UMSK Kabupaten Karawang dan Purwakarta.

Permasalahan mengenai UMSK Kabupaten Karawang dikarenakan belum bertemunya kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha.

“Antara angka yang diajukan teman-teman serikat pekerja yang diakomodasi Pemerintah Kabupaten Karawang dianggap masih terlalu tinggi. Antara pemahaman yang diajukan teman-teman pekerja dan yang disepakati Apindo belum bertemu,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan, di Bandung belum lama ini.

Sebagai catatan, pada aksi May Day, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang, Agus Jaenal, mengatakan bahwa serikat pekerja dari Karawang meminta kenaikan UMSK sebesar 8,7 persen sampai 9,2 persen.

Tetapi sampai saat ini, pihak pengusaha masih belum menyetujui angka tersebut.

Ferry Sofwan mengatakan Pemprov Jabar akan berupaya menengahi masalah ini.

“Mana yang masih terlalu tinggi diturunkan, yang terlalu rendah dinaikan,” ujar Ferry Sofwan.

Perwakilan serikat pekerja dari Kabupaten Karawang juga ingin bertemu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, secara langsung untuk membicarakan masalah ini.

Rencananya pada Rabu (16/5/2018), perwakilan serikat pekerja dari Karawang akan bertemu dengan Aher.

Permasalahan berbeda dihadapi untuk menentukan UMSK Kabupaten Purwakarta.

“Purwakarta ke arah pemahaman mengenai homogenitas di sektor yang mengajukan UMSK. Kabupaten Purwakarta tidak terlalu besar pengaruhnya dibandingkan Karawang, karena Karawang soal angka-angka, satuannya banyak hampir 25 sektor,” ujarnya.

Editorial : (Tim Redaksi)
Jurnalis : Agung PP
Copyright © 2018 . Media Revolusi

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menjadi topik yang sering dibahas di kalangan buruh beberapa bulan ke belakang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama serikat pekerja dan pengusaha saat ini sedang membahas UMSK Kabupaten Karawang dan Purwakarta.

Permasalahan mengenai UMSK Kabupaten Karawang dikarenakan belum bertemunya kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha.

“Antara angka yang diajukan teman-teman serikat pekerja yang diakomodasi Pemerintah Kabupaten Karawang dianggap masih terlalu tinggi. Antara pemahaman yang diajukan teman-teman pekerja dan yang disepakati Apindo belum bertemu,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan, di Bandung belum lama ini.
Sebagai catatan, pada aksi May Day, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang, Agus Jaenal, mengatakan bahwa serikat pekerja dari Karawang meminta kenaikan UMSK sebesar 8,7 persen sampai 9,2 persen.

Tetapi sampai saat ini, pihak pengusaha masih belum menyetujui angka tersebut.

Ferry Sofwan mengatakan Pemprov Jabar akan berupaya menengahi masalah ini.
“Mana yang masih terlalu tinggi diturunkan, yang terlalu rendah dinaikan,” ujar Ferry Sofwan.

Perwakilan serikat pekerja dari Kabupaten Karawang juga ingin bertemu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, secara langsung untuk membicarakan masalah ini.

Rencananya pada Rabu (16/5/2018), perwakilan serikat pekerja dari Karawang akan bertemu dengan Aher.
Permasalahan berbeda dihadapi untuk menentukan UMSK Kabupaten Purwakarta.

“Purwakarta ke arah pemahaman mengenai homogenitas di sektor yang mengajukan UMSK. Kabupaten Purwakarta tidak terlalu besar pengaruhnya dibandingkan Karawang, karena Karawang soal angka-angka, satuannya banyak hampir 25 sektor,” ujarnya.
Editorial : (Tim Redaksi)
Jurnalis : Agung PP
Copyright © 2018 . Media Revolusi

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *