Pemerintahan

Bayar Pajak Kendaraan Juli dan Agustus 2018, Dibebaskan Biaya Balik Nama dan Denda ,Berikut Syarat Serta Tata Caranya.

By

on

Bandung, revolusi.news – Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/147-Bapenda Tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program ini berlaku bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat di Jawa Barat.Kebijakan Gubernur Jawa Barat itu akan berlaku mulai 1 Juli sampai 31 Agustus 2018.

Tata Cara dan Syarat

Tata cara:

1. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tempat kendaraan terdaftar untuk melakukan cek fisik (gesek nomor rangka dan mesin).

2. Menuju gudang arsip untuk mengambil berkas kendaraan.

3. Menuju bagian loket mutasi (menyerahkan BPKB dan KTP daerah yang dituju beserta fotokopi).

4. Menunggu berkas keluar dengan waktu tertentu (mendapat surat jalan sementara).

5. Ke bagian fiskal. Mendapatkan berkas mutasi keluar.

6. Setelah berkas keluar, lapor ke Samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi).

7. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tujuan untuk melakukan cek fisik (gesek nomor rangka dan mesin).

8. Kembali ke Samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas dan mendapat surat jalan sementara).

9. Menunggu STNK dan pelat nomor.

10. Kembali ke Samsat Induk tujuan untuk mengambil STNK dan  pelat nomor baru.

11. Menunggu BPKB yang diperbarui dengan waktu tertentu.

12. Mengambil BPKB yang telah dperbarui

Syarat:

1. BPKB (asli dan fotokopi)

2. STNK (asli dan fotokopi)

3. Cek fisik Kendaraan (bisa dilakukan cek fisik bantuan di kantor Samsat terdekat)

4. Kuitansi jual beli (materai Rp 6.000)

5. KTP pemilik daerah yang akan dituju (asli dan fotokopi)

6. (Untuk badan hukum): salinan akte pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan  ditandatangani pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

Untuk intansi pemerintah (termasuk BUMN & BUMD): surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.

Tata cara:

1. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tempat kendaraan terdaftar untuk melakukan cek fisik (gesek nomor rangka dan mesin).

2. Menuju gudang arsip untuk mengambil berkas kendaraan.

3. Menuju bagian loket mutasi (menyerahkan BPKB dan KTP daerah yang dituju beserta fotokopi).

4. Menunggu berkas keluar dengan waktu tertentu (mendapat surat jalan sementara).

5. Ke bagian fiskal. Mendapatkan berkas mutasi keluar.

6. Setelah berkas keluar, lapor ke Samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi).

7. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tujuan untuk melakukan cek fisik (gesek nomor rangka dan mesin).

8. Kembali ke Samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas dan mendapat surat jalan sementara).

9. Menunggu STNK dan pelat nomor.

10. Kembali ke Samsat Induk tujuan untuk mengambil STNK dan  pelat nomor baru.

11. Menunggu BPKB yang diperbarui dengan waktu tertentu.

12. Mengambil BPKB yang telah dperbarui

Editorial : (Tim Redaksi)
Copyright © 2018 . Media Revolusi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *